Kebijakan Daendels

Kebijakan pemerintah Kerajaan Belanda yang dikendalikan oleh Prancis sangat kentara pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808 – 1811). Kebijakan yang diambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris.

Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut.

·         Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi/ benteng, pabrik mesiu/senjata di Semarang dan Surabaya serta rumah sakit tentara.

·         Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1.000 km.

·         Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang.

·         Memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara.

Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap kehidupan rakyat.

·         Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan.

·         Melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung.

·         Melaksanakan contingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi.

·         Menetapkan verplichte leverantie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan.

·         Menerapkan sistem kerja paksa (rodi) dan membangun ketentaraan dengan melatih orangorang pribumi.

·         Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan.

·         Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil.

·         Melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta (asing).

·         Mewajibkan Prianger stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi.